JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, tes untuk eks honorer kategori dua (K2) rencananya akan dilaksanakan mulai Agustus 2015 mendatang.
Nantinya, agenda itu akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pemerintah memproyeksikan alokasi 30 ribu formasi untuk menggantikan formasi K2 yang tidak terisi.
Jumlah ini merupakan hasil perhitungan dari honorer K2 yang telah lulus tes November 2013, tetapi penetapan NIP-nya tidak bisa diproses Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Dokumen mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan,” ujar Yuddy dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI, Rabu (8/4).
Dia menambahkan, formasi tersebut akan dialokasikan untuk Kementerian/ Lembaga sebanyak 4.500. sementara, untuk pemda alokasinya sebanyak 25.500 dengan prioritas usia di atas 35 tahun. Selain itu, ada pula formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh.
Namun, sebelum tes, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan ketersediaan anggaran, baik untuk membayar gaji serta biaya pelaksanaan seleksi.
Selain itu, tes baru bisa dilakukan jika masing-masing instansi telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi atau dokumen sebagai bukti keabsahannya.
Yuddy menjelaskan, penentuan kelulusan didasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan atas pertimbangan Mendikbud dan memperhatikan pendapat dari konsorsium PTN. Nilai ambang batas ditetapkan sebelum pelaksanaan tes dan tidak bisa dilakukan perubahan. (esy/jpnn)
(Sumber : http://www.jpnn.com)
Nantinya, agenda itu akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pemerintah memproyeksikan alokasi 30 ribu formasi untuk menggantikan formasi K2 yang tidak terisi.
Jumlah ini merupakan hasil perhitungan dari honorer K2 yang telah lulus tes November 2013, tetapi penetapan NIP-nya tidak bisa diproses Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Dokumen mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan,” ujar Yuddy dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI, Rabu (8/4).
Dia menambahkan, formasi tersebut akan dialokasikan untuk Kementerian/ Lembaga sebanyak 4.500. sementara, untuk pemda alokasinya sebanyak 25.500 dengan prioritas usia di atas 35 tahun. Selain itu, ada pula formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh.
Namun, sebelum tes, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan ketersediaan anggaran, baik untuk membayar gaji serta biaya pelaksanaan seleksi.
Selain itu, tes baru bisa dilakukan jika masing-masing instansi telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi atau dokumen sebagai bukti keabsahannya.
Yuddy menjelaskan, penentuan kelulusan didasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan atas pertimbangan Mendikbud dan memperhatikan pendapat dari konsorsium PTN. Nilai ambang batas ditetapkan sebelum pelaksanaan tes dan tidak bisa dilakukan perubahan. (esy/jpnn)
(Sumber : http://www.jpnn.com)
0 komentar:
Posting Komentar