Rencana konektivitas pembangunan infrastruktur 2013 yang tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dijamin akan lebih terencana dan sistematis. Pasalnya, menurut laporan tim kerja konektivitas, perencanaan konektivitas pembangunan infrastruktur sudah dimulai sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP 2013) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN 2013). “Beda dengan tahun lalu, saat MP3EI dimulai ditengah jalan,” papar Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana MA, SE usai mengikuti rapat koordinasi MP3EI di Ruang SS Gedung Bappenas.

Laporan tim kerja konektivitas menyebutkan terdapat beberapa isu strategis dalam pembangunan infrastruktur seperti peningkatan konektivitas untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan; peningkatan keselamatan transportasi dan pengembangan transportasi di kota Metropolitan. Dua isu strategis lainnya adalah penyediaan infrastruktur sumber daya air (SDA) untuk peningkatan ketahanan dan ketersediaan air dan percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Tim kerja konektivitas juga melaporkan alokasi indikatif infrastruktur dalam meningkatkan konektivitas telah meningkat sekitar Rp 17, 1 triliun dari tahun anggaran 2012. Meskipun demikian, untuk mempercepat penguatan konektivitas masih terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sekitar Rp 12, 9 triliun.

Selain membahas masalah konektivitas, menurut Menneg PPN, rapat yang dihadiri Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan para menteri lainnya juga membahas validasi perkembangan proyek pembangunan infrastruktur MP3EI dari tahun lalu sampai saat ini. Selain itu, juga dibahas aspek sektor riil dan investasi, serta sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi (SDM dan Iptek). Untuk SDM dan Iptek, Menneg PPN menjelaskan, selain sudah dilakukan pemetaan juga disiapkan bagaimana pemenuhan tenaga kerja menurut kegiatan ekonomi utama dan per koridornya. Tidak mesti kemudian harus mendirikan sekolah baru seperti perguruan tinggi. “Kalau di satu wilayah sudah ada sekolah-sekolah seperti Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pemerintah tinggal memfasilitasi pelatihan-pelatihan sesuai dengan kegiatan ekonomi utama,” tutur Ibu Armida.
Hal lain yang juga dibahas dalam aspek SDM dan Iptek adalah penyiapan SDM yang tidak sekadar lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) tapi juga perguruan tinggi, utamanya sarjana-sarjana di bidang teknik. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kluster industri dan kegiatan ekonomi.

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas juga menjelaskan realisasi program MP3EI juga tidak terlepas dari sejumlah kendala. Yang utama adalah masalah pembebasan lahan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kata Ibu Armida, Menko Perekonomian akan mengadakan rapat khusus guna mencari solusi agar ada kepastian. Selain itu, yang perlu dikedepankan adalah pengawalan dari pemerintah daerah karena realisasi proyek dan investasi banyak berlangsung di daerah.


Lainnya