Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum dapat memastikan jumlah formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil yang akan datang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalbar, Robertus Isdius mengatakan pihaknya akan mengundang satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan sinkronisasi data kebutuhan pegawai.”Sekarang belum dapat dipastikan jumlah kekurangan pegawai pemprov. Batas akhir perhitungan jumlah kebutuhan pegawai jatuh pada 30 Juni mendatang. Dalam minggu ini kami akan mengundang SKPD untuk sinkronisasi data,” ujar Robertus di Pontianak, kemarin.
Robertus menjelaskan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maupun dari Badan Kepegawaian Negara. Kedua instansi tersebut masih menunggu perhitungan jumlah kebutuhan pegawai dari setiap provinsi, termasuk Kalbar. ”Tetapi kita tetap mengajukan formasi dalam penerimaan CPNS mendatang. Kapan pelaksanaannya, kami belum tahu,” ungkapnya.
Menurut Robertus, beberapa formasi yang diajukan dalam penerimaan CPNS diantaranya tenaga medis. Saat ini Kalbar kekurangan tenaga medis seperti perawat, bidan, maupun dokter. Kekurangan dikarenakan tenaga medis yang ada pindah ke bagian administrasi di Dinas Kesehatan. ”Makanya di Dinas Kesehatan ada kelebihan pegawai. Sebab yang tadinya tenaga fungsional, pindah ke bagian administrasi,” ujarnya.
Ia menuturkan proses pengembalian tenaga fungsional yang telah pindah ke bagian administrasi sulit dilakukan. Penyebabnya, pangkat mereka sudah tinggi dan penyesuaian angka kredit menjadi sulit. ”Kalau tenaga fungsional penyuluh, banyak di kabupaten dan kota. Kami hanya pembinaan saja,” kata Robertus. Ia menambahkan jika penerimaan CPNS dilaksanakan Oktober mendatang, kabupaten dan kota harus berkoordinasi dengan Gubernur agar tidak menimbulkan masalah. ”Informasi terbaru yang kami terima dari Menpan yakni mekanisme penerimaan CPNS akan disempurnakan dengan mengevaluasi masalah yang ada. Jadi kita lihat saja nanti,” ungkapnya.
Robertus menjelaskan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maupun dari Badan Kepegawaian Negara. Kedua instansi tersebut masih menunggu perhitungan jumlah kebutuhan pegawai dari setiap provinsi, termasuk Kalbar. ”Tetapi kita tetap mengajukan formasi dalam penerimaan CPNS mendatang. Kapan pelaksanaannya, kami belum tahu,” ungkapnya.
Menurut Robertus, beberapa formasi yang diajukan dalam penerimaan CPNS diantaranya tenaga medis. Saat ini Kalbar kekurangan tenaga medis seperti perawat, bidan, maupun dokter. Kekurangan dikarenakan tenaga medis yang ada pindah ke bagian administrasi di Dinas Kesehatan. ”Makanya di Dinas Kesehatan ada kelebihan pegawai. Sebab yang tadinya tenaga fungsional, pindah ke bagian administrasi,” ujarnya.
Ia menuturkan proses pengembalian tenaga fungsional yang telah pindah ke bagian administrasi sulit dilakukan. Penyebabnya, pangkat mereka sudah tinggi dan penyesuaian angka kredit menjadi sulit. ”Kalau tenaga fungsional penyuluh, banyak di kabupaten dan kota. Kami hanya pembinaan saja,” kata Robertus. Ia menambahkan jika penerimaan CPNS dilaksanakan Oktober mendatang, kabupaten dan kota harus berkoordinasi dengan Gubernur agar tidak menimbulkan masalah. ”Informasi terbaru yang kami terima dari Menpan yakni mekanisme penerimaan CPNS akan disempurnakan dengan mengevaluasi masalah yang ada. Jadi kita lihat saja nanti,” ungkapnya.
0 komentar:
Posting Komentar