JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie sangat yakin bahwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kitab suci Alquran juga melibatkan pihak dari Kementerian Agama (Kemenag).
Menurut Marzuki, keyakinannya ini karena dalam persoalan korupsi anggaran di DPR selalu melibatkan legislatif (DPR) dan eksekutif (pemerintah/kementerian). Bahkan, antara legislatif dan eksekutif terjadi kongkalingkong seperti yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kalau ada tindak pidana korupsi di DPR, maka tidak bisa lepas pasti terkait eksekutif. Saya jamin 100% terkait eksekutif. Jadi, kalau tidak ada kongkalingkong tidak akan ada korupsi di DPR. Jadi statement presiden itu betul," tegas Marzuki, hari ini.
Dia mengemukakan, berkaca pada kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran seharusnya saling menjaga. Di eksekutif, presiden mengingatkan jajaran kementeriannya, dan di DPR juga setiap fraksi harus menjaga tingkah laku kadernya.
"Jadi presiden mengingatkan menterinya. Di DPR ya fraksi-fraksi untuk mengawasi anggotanya."
Marzuki sangat yakin bahwa dalam persoalan Alquran pihak Kemenag juga terlibat. Oknum DPR memberi ruang untuk mengeluarkan anggaran yang besar. Sedangkan oknum Kemenag menyiapkan pemenang tander untuk kemudian dana yang cair bisa dibagi-bagi.
"Dalam kasus Alquran yang diidentifikasikan salah satu partai, tidak mungkin berdiri sendiri. Oknum DPR berkolaborasi menggelontorkan anggaran. Lalu oknum eksekutif mengatur tander sehingga uang bisa dibagi-bagi," jelasnya.
Jika ingin menghindari terjadinya korupsi oleh DPR dan eksekutif, kata Marzuki, perlu bagi eksekutif untuk tidak menyogok oknum DPR. Sebab, Marzuki menilai ketakutan eksekutif selama ini adalah kalau anggaran yang diajukan tidak turun jika tanpa uang pelicin.
"Kalau DPR mau bersih gampang. Yang berurusan dengan DPR jangan kasih apa-apa. Mau setuju atau tidak (anggaran yang diajukan) biarin saja, mau disetujui atau tidak, tidak usah diurusin. Berani tidak untuk tidak disahkan? Ya tidak berani. Anggaran pasti disahkan," ujar Marzuki.
Menurut Marzuki, keyakinannya ini karena dalam persoalan korupsi anggaran di DPR selalu melibatkan legislatif (DPR) dan eksekutif (pemerintah/kementerian). Bahkan, antara legislatif dan eksekutif terjadi kongkalingkong seperti yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kalau ada tindak pidana korupsi di DPR, maka tidak bisa lepas pasti terkait eksekutif. Saya jamin 100% terkait eksekutif. Jadi, kalau tidak ada kongkalingkong tidak akan ada korupsi di DPR. Jadi statement presiden itu betul," tegas Marzuki, hari ini.
Dia mengemukakan, berkaca pada kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran seharusnya saling menjaga. Di eksekutif, presiden mengingatkan jajaran kementeriannya, dan di DPR juga setiap fraksi harus menjaga tingkah laku kadernya.
"Jadi presiden mengingatkan menterinya. Di DPR ya fraksi-fraksi untuk mengawasi anggotanya."
Marzuki sangat yakin bahwa dalam persoalan Alquran pihak Kemenag juga terlibat. Oknum DPR memberi ruang untuk mengeluarkan anggaran yang besar. Sedangkan oknum Kemenag menyiapkan pemenang tander untuk kemudian dana yang cair bisa dibagi-bagi.
"Dalam kasus Alquran yang diidentifikasikan salah satu partai, tidak mungkin berdiri sendiri. Oknum DPR berkolaborasi menggelontorkan anggaran. Lalu oknum eksekutif mengatur tander sehingga uang bisa dibagi-bagi," jelasnya.
Jika ingin menghindari terjadinya korupsi oleh DPR dan eksekutif, kata Marzuki, perlu bagi eksekutif untuk tidak menyogok oknum DPR. Sebab, Marzuki menilai ketakutan eksekutif selama ini adalah kalau anggaran yang diajukan tidak turun jika tanpa uang pelicin.
"Kalau DPR mau bersih gampang. Yang berurusan dengan DPR jangan kasih apa-apa. Mau setuju atau tidak (anggaran yang diajukan) biarin saja, mau disetujui atau tidak, tidak usah diurusin. Berani tidak untuk tidak disahkan? Ya tidak berani. Anggaran pasti disahkan," ujar Marzuki.
0 komentar:
Posting Komentar