Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau hingga kini masih menjadi polemik. Draf RPP Tembakau yang sudah sampai di tingkat Sekretariat Negara (Setneg) dianggap berpotensi mengancam kelangsungan hidup petani tembakau di Indonesia.
"Ini tidak sekadar alasan kesehatan yang menjadi target tujuan. Tetapi juga pasti ada kepentingan dibalik itu," ujar Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Jawa Tengah, Wisnu Broto di Jakarta, Kamis (28/6/2012).
Pihaknya juga menyesalkan lantaran tidak diajak bicara untuk membahas RPP Tembakau. "Kami sepakat diatur, tetapi aturan itu seharusnya yang berkeadilan, pada saat membuat aturan semua pihak dilibatkan duduk satu meja," tegasnya.
"Kami menolak RPP Tembakau yang sekarang, pada saat membuat seharusnya kami diundang. Kami selaku stakeholder tembakau tidak bisa menerima," timpal Wisnu.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Ja'far menegaskan, PKB dengan tegas menolak RPP Tembakau. Menurutnya, RPP Tembakau ini belum perlu, sehingga patut menjadi skala prioritas karena menyangkut kesejahteraan petani tembakau.
"Kami ingin lakukan riset tentang ini, saya kira tidak ada fraksi lain yang serius mendiskusikan ini. Kalau PKB enak kok, kiai itu kalau malam-malam sarungan, merokok semua lho," seloroh Marwan.
Dia menambahkan, pembatasan tembakau itu lebih kepada upaya mengebiri negara-negara berkembang yang dilakukan oleh negara kapitalis global.
"Rokok putih itu ingin mengebiri kita dengan aturan internasional. Pengebirian industri rokok kretek. Permainan global bukan semata-mata faktor kesehatan, negara dapat Rp62 triliun lebih dari rokok. Penghasilan APBN sebagian besar dari rokok," tegasnya.
"Kita bicara realitas, kalau enggak ada pabrik rokok pengangguran berapa masa mau jadi TKI semua, maling semua, pelacur semua. Oke lah pemerintah bilang 12 persen turun angka pengangguran, tapi ini kan angka statistik. Di kampung-kampung ternyata juga banyak yang kerja kok," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar