ilustrasi (daylife)
JAKARTA - Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat, Ingrid Kansil, membenarkan jika pembagian Alquran oleh Kementerian Agama (Kemenag) merupakan program yang resmi. Namun Ingrid tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan Alquran tersebut.
"Saya enggak paham anggaran, karena itu kan hal teknis, tapi secara global itu anggarannya untuk 2012 Rp50 miliar sekian. Jadi kita tunggu saja hasil dari KPK temuannya seperti apa," ungkapnya kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa
Ingrid yang juga menerima Alquran ini juga tidak mengetahui apakah seluruh anggota Komisi VIII mendapatkan jatah Alquran dari Kemenag. Kendati demikian, Ingrid berharap agar pembagian Alquran tersebut tidak ada kaitan dengan kasus korupsi yang telah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya tidak paham apakah semua anggota, tapi pembagian itu ada. Pembagian Alquran itu merupakan sesuatu yang mudah-mudahan tidak ada kaitannya dengan mark up soal pengadaan anggaran ini," harapnya.
Lebih lanjut Ingrid menegaskan, jika memang Alquran tersebut masih berkaitan dengan dugaan korupsi yang telah ditangani oleh KPK, maka anggota harus bersedia untuk mengembalikannya.
"Sepanjang memang Alquran itu bermasalah silakan. Tapi kalau Alquran itu tidak ada kaitannya dengan kasus salah satu anggota Komisi VIII itu sih enggak apa-apa, bukan Alquran yang salah kan. Yang kita terima kan bukan anggaran, tapi Alquran-nya," pungkas Inggrid.
(put)
"Saya enggak paham anggaran, karena itu kan hal teknis, tapi secara global itu anggarannya untuk 2012 Rp50 miliar sekian. Jadi kita tunggu saja hasil dari KPK temuannya seperti apa," ungkapnya kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa
Ingrid yang juga menerima Alquran ini juga tidak mengetahui apakah seluruh anggota Komisi VIII mendapatkan jatah Alquran dari Kemenag. Kendati demikian, Ingrid berharap agar pembagian Alquran tersebut tidak ada kaitan dengan kasus korupsi yang telah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya tidak paham apakah semua anggota, tapi pembagian itu ada. Pembagian Alquran itu merupakan sesuatu yang mudah-mudahan tidak ada kaitannya dengan mark up soal pengadaan anggaran ini," harapnya.
Lebih lanjut Ingrid menegaskan, jika memang Alquran tersebut masih berkaitan dengan dugaan korupsi yang telah ditangani oleh KPK, maka anggota harus bersedia untuk mengembalikannya.
"Sepanjang memang Alquran itu bermasalah silakan. Tapi kalau Alquran itu tidak ada kaitannya dengan kasus salah satu anggota Komisi VIII itu sih enggak apa-apa, bukan Alquran yang salah kan. Yang kita terima kan bukan anggaran, tapi Alquran-nya," pungkas Inggrid.
(put)
0 komentar:
Posting Komentar