KATA MENTERI ANIES BASWEDAN : " INI YANG HARUS DILAKUKAN HONORER KALAU MAU DIANGKAT JADI PNS "

Assalamu'alaikum rekan-rekan guru dan rekan-rekan honorer. Terkait tenaga atau guru honorer yang ingin diangkat jadi PNS harus melakukan hal-hal seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh honorer....? Berikut perkataan Menteri Anies...............

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengaku kerap dibikin repot dengan permintaan guru honorer yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Desakan itu bukan hanya sekali atau dua kali terjadi, namun berkali-kali. Bahkan dalam jumlah yang besar.

Padahal, kata Anies, yang berwenang mengangkat guru honorer adalah pemda setempat dan kepala sekolah terkait. Sebab, kepala sekolah tentu lebih tahu pengalaman dan kinerja guru yang bersangkutan.

Begitu juga pemda yang akan mengatur alokasi anggaran yang dimiliki. “Jadi ya seharusnya mintanya ke pemda dan kepala sekolah, bukan ke sini (Kemendikbud, red),” kata Anies di Jakarta, Senin (30/12).

Selain itu, masalah yang muncul di daerah saat ini terait status pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) di bawah pemerintah provinsi (pemprov). Ada sejumlah daerah yang tidak setuju SMA dikelola pemprov.

“Macam-macam ini alasannya. Padahal kan ini bukan setuju atau tidak setuju. Tapi sudah perintah undang-undang,” terangnya.

Pengelolaan SMA atau SMK sederajat akan diambil alih Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi. Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sehingga nantinya, masing-masing level pemerintahan memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam bidang pengembangan SDM.

Pemerintah pusat akan mengelola pendidikan tinggi, provinsi mengelola pendidikan menengah, dan kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar SD dan SMP. Aturan tersebut akan berlaku 2016 mendatang. (fab/JPG)

Sumber : fajar.co.id

Mudah-mudahan informasi yang kami share bermanfaat buat rekan-rekan guru dan honorer. Wassalam....

Read More

TRENDING TOPIC “ PNS DKI SEKARANG MAH SUDAH BERUBAH DRASTIS, NILAINYA DI ATAS 100 ”

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat sore dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh indonesia.....
mari simak informasi terbaru berikut ini.....

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selalu mengatakan bahwa stigma pegawai negeri sipil (PNS) DKI di mata masyarakat begitu identik dengan sikap korup dan pemalas. 

Bahkan, dia sampai berencana menggaet PNS DKI sebagai calon wakil gubernur untuk menghilangkan stigma tersebut. 

Namun, apakah benar stigma PNS yang seburuk itu masih melekat di masyarakat Jakarta sampai sekarang?

"Sekarang mah sudah berubah drastis. Kalau saya bisa kasih nilai di atas 100, saya kasih di atas 100," ujar salah seorang warga Kelurahan Pegangsaan, Nita Hidayati, di Kantor Lurah Pegangsaan, Jalan Taman Amir Hamzah, Rabu (30/12/2015). 

Nita memuji pelayanan PNS yang ada di tiap-tiap kelurahan. Sudah beberapa kali, Nita mengurus berbagai perizinan di Kantor Lurah Pegangsaan. Tidak pernah sekali pun dia dibuat kecewa. 

Dia juga memuji pelayanan PNS yang ada di tiap puskesmas. Dia mengatakan, PNS di puskesmas sangat ramah dan sabar dengan pasien yang datang. 

"Di puskesmas itu, masya Allah.... Saya salut banget," ujar Nita. 

Nita bercerita, dia memiliki kerabat seorang PNS DKI. Kini, kerabatnya itu tidak bisa lagi pulang kerja cepat seperti biasanya. 

Sebelum pulang, kerabatnya harus terlebih dahulu menunggu untuk ikut apel pulang. Jika tidak, maka tunjangan kerjanya akan dipotong. 

Bahkan tidak jarang, kerabatnya justru harus lembur karena masih memiliki banyak pekerjaan di kantor. 

Melihat semua itu, Nita menyimpulkan, mental PNS kebanyakan sudah berubah, tidak lagi malas dan korup. 

Nita tidak membantah bahwa bisa saja ada oknum PNS yang masih belum berubah secara mental. Namun, dia senang karena sebagian besar justru mulai berubah ke arah yang lebih baik. 

Semua ini dia rasakan sejak masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

"Mungkin takut sama Pak Ahok kali, yah. Pokoknya, kalau menurut saya mah, pelayanan sekarang itu sempurna," ujar Nita. 

Nita juga memuji pemerintahan di Jakarta yang berubah semenjak Joko Widodo dan Ahok (sapaan Basuki) masuk ke Jakarta, khususnya dalam hal Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. 

Dia bahkan mengaku sempat iri dengan saudara-saudaranya yang menikmati KJP. Sebab, ketika anak-anak Nita masih bersekolah dulu, belum ada program seperti itu. 

"Saya kan punya adik, saya bilang, 'Kamu seneng banget udah sekolahin anak gratis. Dulu saya enggak ada kayak begitu.' Sekarang mah kalau ada anak enggak sekolah, itu bohonglah," ujar Nita. 

Sama dengan Nita, warga lain di Kelurahan Pegangsaan, Agung, juga mengaku merasakan perubahan pelayanan PNS DKI. 

Menurut dia, stigma PNS yang identik dengan malas dan korup adalah kisah lama. 

"Yang korup masih ada juga kali yah, cuma enggak semua. Enggak bisa disamaratakan juga," ujar Agung. 

Agung khususnya menyoroti masalah pelayanan PNS di puskesmas terhadap warga pengguna BPJS kesehatan. 

Di sana, PNS DKI tetap ramah dalam memberi pelayanan kepada warga kalangan mana pun. Semua itu juga baru dia rasakan semenjak pemerintahan Jokowi-Ahok. 

"Waktu istri saya meninggal kan sakit dulu. Kalau di RS swasta, bisa habis Rp 11 juta tuh. Kalau di puskesmas, gratis. Kayak gini baru sekarang-sekarang aja deh, sejak zaman Pak Jokowi di Jakarta ya," ujar Agung. 

Namun, rupanya tidak semua warga yang berpikiran sama dengan Nita dan Agung. 

Salah seorang warga Kelurahan Pegangsaan, Asmawati, masih menilai PNS sebagai sosok yang sering korup, terutama PNS yang memiliki jabatan tinggi. 

"Kalau yang PNS bawah-bawah istilahnya mau korupsi apa. Nah, kalau yang di atas ini loh, sudah disumpah juga masih berani. Saya bingung sama yang seperti itu," ujar Asmawati. 

Asmawati menilai, sikap korup sudah mendarah daging di seluruh lini instansi pemerintahan, khususnya PNS yang memiliki kewenangan atau punya jabatan. 

Meski demikian, dia akui bahwa pelayanan di kelurahan sudah menunjukkan perbaikan. 

"Memang kalau seperti di kelurahan ini, sudah bagus yah. Makanya saya juga senang sebenarnya sama Pak Ahok. Dia itu bagus, cuma sering disalahpahami orang," ujar Asmawati.


Sumber : ( http://megapolitan.kompas.com/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan ....
semoga bermanfaat.....

Read More

TRENDING TOPIC “ PNS DKI SEKARANG MAH SUDAH BERUBAH DRASTIS, NILAINYA DI ATAS 100 ”

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat sore dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh indonesia.....
mari simak informasi terbaru berikut ini.....

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selalu mengatakan bahwa stigma pegawai negeri sipil (PNS) DKI di mata masyarakat begitu identik dengan sikap korup dan pemalas. 

Bahkan, dia sampai berencana menggaet PNS DKI sebagai calon wakil gubernur untuk menghilangkan stigma tersebut. 

Namun, apakah benar stigma PNS yang seburuk itu masih melekat di masyarakat Jakarta sampai sekarang?

"Sekarang mah sudah berubah drastis. Kalau saya bisa kasih nilai di atas 100, saya kasih di atas 100," ujar salah seorang warga Kelurahan Pegangsaan, Nita Hidayati, di Kantor Lurah Pegangsaan, Jalan Taman Amir Hamzah, Rabu (30/12/2015). 

Nita memuji pelayanan PNS yang ada di tiap-tiap kelurahan. Sudah beberapa kali, Nita mengurus berbagai perizinan di Kantor Lurah Pegangsaan. Tidak pernah sekali pun dia dibuat kecewa. 

Dia juga memuji pelayanan PNS yang ada di tiap puskesmas. Dia mengatakan, PNS di puskesmas sangat ramah dan sabar dengan pasien yang datang. 

"Di puskesmas itu, masya Allah.... Saya salut banget," ujar Nita. 

Nita bercerita, dia memiliki kerabat seorang PNS DKI. Kini, kerabatnya itu tidak bisa lagi pulang kerja cepat seperti biasanya. 

Sebelum pulang, kerabatnya harus terlebih dahulu menunggu untuk ikut apel pulang. Jika tidak, maka tunjangan kerjanya akan dipotong. 

Bahkan tidak jarang, kerabatnya justru harus lembur karena masih memiliki banyak pekerjaan di kantor. 

Melihat semua itu, Nita menyimpulkan, mental PNS kebanyakan sudah berubah, tidak lagi malas dan korup. 

Nita tidak membantah bahwa bisa saja ada oknum PNS yang masih belum berubah secara mental. Namun, dia senang karena sebagian besar justru mulai berubah ke arah yang lebih baik. 

Semua ini dia rasakan sejak masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

"Mungkin takut sama Pak Ahok kali, yah. Pokoknya, kalau menurut saya mah, pelayanan sekarang itu sempurna," ujar Nita. 

Nita juga memuji pemerintahan di Jakarta yang berubah semenjak Joko Widodo dan Ahok (sapaan Basuki) masuk ke Jakarta, khususnya dalam hal Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. 

Dia bahkan mengaku sempat iri dengan saudara-saudaranya yang menikmati KJP. Sebab, ketika anak-anak Nita masih bersekolah dulu, belum ada program seperti itu. 

"Saya kan punya adik, saya bilang, 'Kamu seneng banget udah sekolahin anak gratis. Dulu saya enggak ada kayak begitu.' Sekarang mah kalau ada anak enggak sekolah, itu bohonglah," ujar Nita. 

Sama dengan Nita, warga lain di Kelurahan Pegangsaan, Agung, juga mengaku merasakan perubahan pelayanan PNS DKI. 

Menurut dia, stigma PNS yang identik dengan malas dan korup adalah kisah lama. 

"Yang korup masih ada juga kali yah, cuma enggak semua. Enggak bisa disamaratakan juga," ujar Agung. 

Agung khususnya menyoroti masalah pelayanan PNS di puskesmas terhadap warga pengguna BPJS kesehatan. 

Di sana, PNS DKI tetap ramah dalam memberi pelayanan kepada warga kalangan mana pun. Semua itu juga baru dia rasakan semenjak pemerintahan Jokowi-Ahok. 

"Waktu istri saya meninggal kan sakit dulu. Kalau di RS swasta, bisa habis Rp 11 juta tuh. Kalau di puskesmas, gratis. Kayak gini baru sekarang-sekarang aja deh, sejak zaman Pak Jokowi di Jakarta ya," ujar Agung. 

Namun, rupanya tidak semua warga yang berpikiran sama dengan Nita dan Agung. 

Salah seorang warga Kelurahan Pegangsaan, Asmawati, masih menilai PNS sebagai sosok yang sering korup, terutama PNS yang memiliki jabatan tinggi. 

"Kalau yang PNS bawah-bawah istilahnya mau korupsi apa. Nah, kalau yang di atas ini loh, sudah disumpah juga masih berani. Saya bingung sama yang seperti itu," ujar Asmawati. 

Asmawati menilai, sikap korup sudah mendarah daging di seluruh lini instansi pemerintahan, khususnya PNS yang memiliki kewenangan atau punya jabatan. 

Meski demikian, dia akui bahwa pelayanan di kelurahan sudah menunjukkan perbaikan. 

"Memang kalau seperti di kelurahan ini, sudah bagus yah. Makanya saya juga senang sebenarnya sama Pak Ahok. Dia itu bagus, cuma sering disalahpahami orang," ujar Asmawati.


Sumber : ( http://megapolitan.kompas.com/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan ....
semoga bermanfaat.....

Read More

INFORMASI TERBARU " MENTERI ANIS BASWEDAN : YANG MENGANGKAT GURU HONORER MENJADI PNS BUKAN SAYA "

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat sore dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh indonesia....

mari simak informasi terbaru berikut ini.....

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengaku kerap dibikin repot dengan permintaan guru honorer yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Desakan itu bukan hanya sekali atau dua kali terjadi, namun berkali-kali. Bahkan dalam jumlah yang besar.

Padahal, kata Anies, yang berwenang mengangkat guru honorer adalah pemda setempat dan kepala sekolah terkait. Sebab, kepala sekolah tentu lebih tahu pengalaman dan kinerja guru yang bersangkutan.

Begitu juga pemda yang akan mengatur alokasi anggaran yang dimiliki. “Jadi ya seharusnya mintanya ke pemda dan kepala sekolah, bukan ke sini (Kemendikbud, red),” kata Anies di Jakarta, Senin (30/12).

Selain itu, masalah yang muncul di daerah saat ini terait status pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) di bawah pemerintah provinsi (pemprov). Ada sejumlah daerah yang tidak setuju SMA dikelola pemprov.

“Macam-macam ini alasannya. Padahal kan ini bukan setuju atau tidak setuju. Tapi sudah perintah undang-undang,” terangnya.

Pengelolaan SMA atau SMK sederajat akan diambil alih Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi. Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sehingga nantinya, masing-masing level pemerintahan memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam bidang pengembangan SDM.

Pemerintah pusat akan mengelola pendidikan tinggi, provinsi mengelola pendidikan menengah, dan kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar SD dan SMP. Aturan tersebut akan berlaku 2016 mendatang

Sumber : ( http://fajar.co.id/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan ....

semoga bermanfaat....

Read More

KEMENDIKBUD AKAN BERIKAN PELATIHAN GUNA MEMPERBAIKI KOMPETENSI GURU DI BAWAH STANDAR

Assalamu'alaikum... Selamat pagi rekan-rekan guru. Salam sukses untuk bapak dan ibu guru seindonesia. Berita terbaru akan kami bagikan mengenai pelatihan yang akan diberikan buat para guru mendapat nilai rapor merah dari hasil UKG. Berikut informasinya untuk anda.

Usai menggelar uji kompetensi guru (UKG), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan memberikan pelatihan bagi para guru. Targetnya, memperbaiki kompetensi guru yang masih di bawah standar.

Dalam Kilasan Kinerja Setahun Kemdikbud di Jakarta, Rabu (30/12/2015), Mendikbud Anies Baswedan menyebutkan, rata-rata nilai UKG nasional adalah 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional 54,77, sementara nilai rata-rata kompetensi pendagogik 48,94.

Setiap guru, ucap Anies, akan mendapatkan rapor yang di dalamnya terdapat data guru beserta 10 komponen penilaian. "Komponen yang masih berwarna merah menandakan guru itu perlu mendapatkan pelatihan di bidang tersebut," kata Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, pihaknya terus melakukan perbaikan sampai akhirnya menjadi sempurna. Meski demikian, Anies mengingatkan agar hasil UKG tidak dijadikan sebagai alat hukuman untuk guru.

"UKG seperti bercermin. Dari hasil itu akan diperbaiki untuk meningkatkan kinerja guru. Pengembangan pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru," tuturnya.

Sementara Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Sumarna Surapranata memaparkan, rapor hasil UKG akan dibagikan ke sekolah pada pertengahan Januari 2016. Sedangkan pelatihan untuk para guru direncanakan dilakukan pada Mei 2016.

"Target hasil akan disebarkan pada pertengahan Januari, semoga tidak ada kendala. Sekarang tinggal menunggu hasil dari beberapa daerah yang menggunakan UKG offline. Pelatihan bagi peserta rencananya Mei 2016," tandas pria yang akrab disapa Pranata itu.

Sumber : okezone.com

Mudah-mudahan pelatihan yang akan diberikan bisa memperbaiki kompetensi guru nantinya. Sekian, Wassalam..........

Read More

INFORMASI TERBARU " JADWAL TERBARU PENGUMUMAN HASIL UKG " WAJIB BELAJAR LAGI BAGI NILAI DIBAWAH STANDAR ATAU RAPOR MERAH

Asalamu'alaikum wr.wb. salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh indonesia.....

mari simak informasi terbaru berikut ini.....

Usai menggelar uji kompetensi guru (UKG), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan memberikan pelatihan bagi para guru. Targetnya, memperbaiki kompetensi guru yang masih di bawah standar.

Dalam Kilasan Kinerja Setahun Kemdikbud di Jakarta, Rabu (30/12/2015), Mendikbud Anies Baswedan menyebutkan, rata-rata nilai UKG nasional adalah 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional 54,77, sementara nilai rata-rata kompetensi pendagogik 48,94.

Setiap guru, ucap Anies, akan mendapatkan rapor yang di dalamnya terdapat data guru beserta 10 komponen penilaian. "Komponen yang masih berwarna merah menandakan guru itu perlu mendapatkan pelatihan di bidang tersebut," kata Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, pihaknya terus melakukan perbaikan sampai akhirnya menjadi sempurna. Meski demikian, Anies mengingatkan agar hasil UKG tidak dijadikan sebagai alat hukuman untuk guru.

"UKG seperti bercermin. Dari hasil itu akan diperbaiki untuk meningkatkan kinerja guru. Pengembangan pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru," tuturnya.

Sementara Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Sumarna Surapranata memaparkan, rapor hasil UKG akan dibagikan ke sekolah pada pertengahan Januari 2016. Sedangkan pelatihan untuk para guru direncanakan dilakukan pada Mei 2016.

"Target hasil akan disebarkan pada pertengahan Januari, semoga tidak ada kendala. Sekarang tinggal menunggu hasil dari beberapa daerah yang menggunakan UKG offline. Pelatihan bagi peserta rencananya Mei 2016," tandas pria yang akrab disapa Pranata itu.

Sumber : ( http://news.okezone.com/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan.....

semoga bermanfaat.........

Read More

PANGGUNG POLITIK ERA JOKOWI PENUH KEGADUHAN

Selamat sore rekan-rekan dari dunia politik. Pada sore hari ini kami akan berbagi informasi politik yang terbaru yaitu informasi menngenai keadaan politik di era Presiden Jokowi yang penuh dengan kegaduhan. Apakah di tahun 2016 kondisi politik di Indonesia akan terus berlanjut seperti ini, mari kita simak informasinya bersama........

Panggung politik Tanah Air sepanjang 2015 diwarnai berbagai kegaduhan yang menguras energi demikian besar. Kondisi tersebut mengakibatkan iklim politik menjadi tak kondusif. Sistem kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan parlemen menjadi terganggu.

kekisruhan sudah terjadi sejak awal Januari, yang dimulai dengan penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Sutarman. Di pengujung 2015, yaitu di Desember ini, kegaduhan politik ditutup dengan mencuatnya kasus Ketua DPR Setya Novanto. Berikut rentetan kegaduhan dan peristiwa-peristiwa penting di kancah perpolitikan Indonesia:

Gaduh Budi Gunawan

Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri di awal 2015, namun tidak lama Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi pada 13 Februari 2015.

Kegaduhan politik pun merembet ke semua lini, khususnya hukum. Ketegangan antara KPK dan Polri secara institusi pun terjadi, termasuk lembaga DPR sebagai institusi politik.

Kegaduhan ini memaksa Jokowi menunjuk Badrodin Haiti pada 16 Januari 2015, selaku Wakapolri untuk mengisi posisi kosong Kapolri yang ditinggalkan Sutarman.

Tahun Suksesi Partai Politik

Partai Hanura Kembali dipimpin oleh Wiranto untuk lima tahun mendatang setelah ia terpilih kembali secara aklamasi dalam agenda Munas II Partai Hanura di Solo pada 13 Februari 2015.

Suksesi berikutnya di 2015 adalah Partai Amanat Nasional. PAN berhasil memilih Ketua Umum baru, yaitu Zulkifli Hasan setelah menang tipis atas Hatta Rajasa dengan selisih enam suara. Zulkifli menang lewat voting tertutup yang digelar di Kongres IV PAN di Nusa Dua Bali, Minggu 1 Maret 2015.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali dipimpin Megawati Soekarnoputri setelah terpilih secara aklamasi di Kongres ke-IV PDI Perjuangan di Bali 9 April 2015.

Setali tiga uang dengan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020 untuk kali kedua pada Kongres Partai Demokrat ke-IV yang di Surabaya, Jawa Timur, 12 Mei 2015.

Tanpa sorotan tajam media, tiba-tiba saja Partai Keadilan Sejahtera melakukan konstruksi ulang kepengurusan dalam agenda Musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Jawa Barat, pada 10 Agustus 2015. Sohibul Iman berhasil menjadi suksesor dari Anis Matta sebagai Presiden PKS.

Khusus Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, sepanjang 2015 ini kerap diisi dengan konflik internal dualisme kepemimpinan. Perseteruan berkepanjangan di tubuh dua partai ini tak juga selesai hingga menjelang pergantian tahun ini.

Bang Yos Pimpin BIN

Presiden Joko Widodo melantik Sutiyoso sebagai kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Marciano Norman. Sutiyoso resmi dilantik memimpin lembaga spionase tersebut sejak 9 Juli 2015. Salah satu program jangka panjang Sutiyoso adalah melakukan perekrutan personel BIN dari berbagai keahlian, dengan kebutuhan kurang lebih 1.000 orang.

Si Doel Jadi Gubernur Banten

Rano Karno diberhentikan sebagai Wakil Gubernur Banten untuk menjabat sebagai Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut Chosiyah terhitung sejak 31 Juli 2015 lewat Keputusan Presiden Nomor 63/P Tahun 2015. Rano, mantan aktor kawakan yang kondang dengan film Si Doel Anak Sekolahan, menggantikan Atut setelah Atut menjadi pesakitan sebagai tahanan KPK akibat kasus korupsi.

Jokowi Rombak Kabinet

Presiden Jokowi mengumumkan perombakan kabinet perdana di Istana Negara. Ada enam anggota Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK yang diganti, tertanggal 12 Agustus 2015.

Lima menteri dan Sekretaris Kabinet diberhentikan Jokowi. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto.

Presiden Jokowi mengangkat Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Sofyan Djalil sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan.
Sedangkan posisi yang ditinggalkan Andi Widjojanto diisi oleh Pramono Anung.

Setya Novanto-Donald Trump

Kunjungan Ketua DPR RI Setya Novanto dan wakilnya Fadli Zon dalam agenda kampanye Donald Trump di Trump Tower, Fifth Avenue, New York, Kamis 3 September 2015, berbuntut panjang.

Kunjungan ini dianggap tidak beretika bagi seorang pimpinan lembaga tinggi yang berkunjung dalam agenda pribadi kampanye seorang Trump. Setya berdalih, pertemuan itu atas pemintaan dari Trump sendiri dan belakangan diketahui bos MNC Group Harry Tanoesoedibjo jadi sutradara atas pertemuan itu.

Setya dan Fadli akhirnya disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dan diberikan teguran atas kunjungan itu.

Politikus Terjerat Hukum

Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Adriansyah, ditangkap tangan oleh KPK di sebuah hotel di kawasan Sanur, Bali, pada 9 April. Ia menerima duit suap untuk kepentingan izin usaha tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem yang juga anggota Komisi III DPR Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 15 Oktober 2015. Rio diduga menerima gratifikasi dari Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pudjo Nugroho.

Di bulan yang sama, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia diduga Menerima Suap Proyek PLMH Provinsi Papua.

Lagi-lagi Setya Novanto

Belum usai kontroversi pertemuan Setya Novanto dengan Donald Trump, masalah lebih serius menimpa Novanto. Rekaman percakapan Setya Novanto dengan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin dan pengusaha Riza Chalid, memaksa orang nomor satu di parlemen itu harus mundur dari jabatannya. Dalam rekaman tersebut diduga ada pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait bagi-bagi saham PT Freeport Indonesia.

Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan keputusan mayoritas dari 17 anggota memberikan sanksi berat. Namun, akhirnya Setya pun mengundurkan diri pada 16 Desember 2015.

Kasus ini menimpa Setya berawal dari laporan Menteri ESDM Sudirman Said di November 2015 yang membuat gempar publik Tanah Air dengan mengungkap adanya tokoh politik yang meminta saham terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Tersebutlah di dalam laporan itu dugaan pencatutan nama Jokowi-JK.

Desakan publik membuat Sudirman Said nekat melaporkan masalah ini ke Mahkamah Dewan Kehormatan DPR. Dia melaporkan seorang anggota DPR ke dewan etik itu. Saat itulah inisial SN mencuat yang merujuk pada Setya Novanto.

Pilkada Serentak 2015

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 menjadi tonggak sejarah demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, di 9 Desember 2015, Indonesia melaksanakan pilkada serentak di 269 daerah untuk memilih wali kota, bupati, dan gubernur.

Secara umum pilkada serentak 2015 berlangsung aman, sekaligus mengantarkan tiga artis sekaligus menjadi “raja-raja kecil” di daerahnya masing-masing. Adalah Zumi Zola berhasil menjadi Gubernur Jambi hingga 2020, Pasha Ungu sebagai Wakil Wali Kota Palu, dan Emil Dardak yang berhasil menang sebagai Bupati Trenggalek.

Pimpinan Baru KPK

Presiden Joko Widodo melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan bertugas hingga 2019. Pelantikan yang dilakukan di Istana Negara pada 21 Desember 2015, itu menghapus kekhawatiran sebelumnya yaitu molornya pemilihan capim KPK di DPR.

Dalam empat ke depan, KPK akan dinakhodai oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan empat wakilnya yaitu Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan La Ode Muhammad Syarif.

Pilihan atas jajaran pimpinan KPK ini menuai kontroversi, khususnya dari beberapa pengamat. Pasalnya, beberapa pihak menilai pimpinan KPK saat ini menitikberatkan korupsi pada pencegahan bukan penindakan. (obs)

Sumber : www.cnnindonesia.com 

Sekian untuk berita hari ini yang dapat kami bagikan untuk anda. Wassalam.....

Read More

INFORMASI TERBARU "SYARAT DAN KETENTUAN TERBARU PENYETARAAN JABATAN BAGI GURU BUKAN PNS (INPASSING)

Asalamu'alaikum wr.wb. salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh indonesia....

mari simak informasi penting berikut ini.....ketentuan penyetaraan jabatan bagi guru bukan pns ( inpassing)

1. Surat Pengantar Kepala Sekolah

2. Lembar Fotocopy NUPTK

3. B3.iodata bisa diakses dari http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/ atau format bisa disesuaikan,

4. SK 4Pengangkatan Guru tetap yayasan dilegalisir Dinas Pendidikan Setempat.

- Ijazah minimal S1 dan harus dilegalisir kampus Akreditasi minimal B

- SK pembagian Tugas mengajar 4 semester terakhir dilegalisir Dinas pendidikan Setempat

- Surat keterangan dari kepala sekolah bahwa guru yang bersangkutan memiliki kinerja baik selama 4 semester terakhir

- SK pengangkatan sebagai wakil kepala Sekolah, kepala Laboratorium, kepala perpustakaan, kepala bengkel (jika ada)

- Fotocopy Sertifikat Pendidik jika ada

- NRG jika ada

Sumber: ( http://www.kuambil.com/ )

Demikina informasi terbaru yang dapat saya sampaikan ....

semoga bermanfaat......

Read More

GURU HONORER RAMAI-RAMAI BIKIN SKCK UNTUK DAPAT GAJI UMP

Selamat siang rekan-rekan semua. Informasi yang akan kami share hari ini terkait guru honorer yang beramai-ramai datang ke polres bikin SKCK demi gaji UMP. Silahkan ikuti informasi selengkapnya dibawah ini............

Ratusan guru honorer menyambangi Polres Metro Jakarta Utara, Selasa (29/12). Kedatangannya ini dalam rangka mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) agar memenuhi syarat mendapatkan gaji Upah Minimum Provinsi (UMP).

 

"Kami dari pagi tadi di sini. Mau bikin SKCK. Kami ini kan guru honorer, bikin SKCK biar gajinya bisa sesuai UMP sekitar Rp 3,1 Juta," Kata Shinta selaku guru honorer di salah satu SMK di Jakarta Utara, saat ditemui di halaman Polres Metro Jakarta Utara, Selasa (29/12).

Shinta menjelaskan, dirinya bersama dengan guru honorer lainnya sudah menunggu sedari pagi untuk mengurus SKCK. Namun sampai saat ini belum berproses, sebab banyak yang datang lebih dulu dari dirinya.

"Ini saya masih nunggu nih, tapi masih ngantre lama. Ya tunggu saja lah. Yang penting kan gaji nya saya nanti UMP," ungkap warga Warakas, Jakarta Utara ini.
Hal yang sama diungkapkan pula oleh Amrullah. Dirinya mengaku rela mengantre lama demi mendapatkan SKCK sebagai salah satu syarat UMP.

"Engga apa-apa lah ngantre. Yang penting semua jelas. Selama ini saya gaji di bawah UMP, kecil lah. Jadi saya sangat mengharapkan sekali UMP ini," kata guru SMP ini.

Amrullah menjelaskan, antrean SKCK sebetulnya sudah berlangsung dari 2 hari yang lalu. "Udah dari kemarin-kemarin ini pada buat. Saya baru sempat hari ini. Untung Polres Metro Jakarta Utara melayani dengan baik, jadi kami tidak emosi mengantre," tutupnya.

Terpantau antrean berlangsung dengan rapih. Tak ada kegaduhan yang terjadi dalam antrean SKCK ini.

Diketahui, UMP ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) nomor 235 Tahun 2015. Tertera UMP sebesar Rp 3,1 juta.

Sumber : www.merdeka.com

Semoga bermanfaat !

Read More

GAWAAT " ANGGARAN UNTUK GAJI HONORER TERANCAM AKAN di HAPUS "

Asalamau'alaikum wr.wb. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.......

Nasib tenaga honorer sungguh menyedihkan. Kepastian pengangkatan menjadi CPNS belum juga jelas, kini ditambah lagi dengan masalah penggajian.

Setidaknya ini terjadi di Pemkab Simalungun, Sumut.  Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Simalungun setuju menghapus anggaran Rp 96 miliar untuk gaji ribuan honorer dari Rancangan APBD 2016. Jika akhirnya penghapusan anggaran itu disetujui, entah bagaimana nasib honorer.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Rospita Sitorus yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Simalungun mengatakan, dirinya sangat miris melihat rancangan APBD 2016. Pada rancangan itu, ada total pagu Rp 2,3 triliun. Namun, untuk biaya infrastruktur hanya Rp 176 miliar.

“Kadang bingung menjelaskannya kepada masyarakat perihal ini. Secara pribadi hilang akal sehat. Kami dari Fraksi PDIP menolak pemanfaatan alokasi sebesar Rp 96 miliar itu. Ini harus dihapus. Kita tidak mau mengorbankan pembangunan gara-gara honorer,”  kata Rospita.

Sementara, Jhon  Sabiden Purba selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Simalungun menerangkan, tunjangan kegiatan honorer PNS di tahun 2016 sebesar Rp 33 miliar, sedangkan untuk tenaga honorer non PNS sebesar Rp 60 miliar.

Sebelumnya, dalam rapat Banggar membahas Kebijakan Umum Anggaran-Proritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Simalungun, Selasa (22/12) lalu, tertuang dana sebesar Rp 96 miliar yang dimanfaatkan untuk pembayaran gaji honorer di lingkungan Pemkab Simalungun.

Dalam rapat banggar tersebut, salah seorang anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik menyatakan agar pembiayaan itu dapat dikurangi dan bila perlu dihapus.

"Mengingat kebutuhan anggaran dan efisiensi anggaran di tahun 2016, kurang efektif para honorer itu datang jam 09.00 WIB, duduk-duduk, pulang jam 14.00 WIB," katanya.

Sumber : ( http://www.jpnn.com/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan....

semoga bermanfaat.......

Read More

INFORMASI TERBARU "PENERAPAN PROGRAM LIMA HARI KERJA BAGI PNS BERLAKU PER JANUARI 2016"

Asalamu'alaikum wr.wb. salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh indonesia ....

mari simak informasi terbaru berikut ini.....

Pemerintah Kabupaten Bantul, resmi menetapkan penerapan lima hari kerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah setempat setelah selama lima tahun diujicobakan.

“Penerapan program lima hari kerja bagi PNS mulai dari tingkat desa sampai kabupaten di Bantul sudah ditetapkan, dan berlaku per Januari 2016,” kata Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Bantul Sigit Widodo usai Sosialisasi dan Peluncuran Sistem Hari Kerja di Bantul, Senin (28/12/2015).

Menurut dia, lima hari kerja di Bantul yang sudah diujicobakan sejak 2010 sampai 2015 dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas kinerja PNS sehingga sudah waktunya didefinitifkan agar mempunyai payung hukum pelaksanaannya.

Sebelum menetapkan lima hari kerja untuk PNS di lingkugan Pemkab Bantul, kata dia, pihaknya juga sudah melakukan evaluasi serta mengonsultasikan dengan pemangku kepentingan terkait serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul.

“Ini semua dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan meski dalam pelaksanaannya aturan lima hari kerja dari SKPD disesuaikan sendiri-sendiri, kan ada kantor yang tetap harus buka pelayanan pada hari Sabtu,” katanya seperti dikutip Antara.

Meskipun tetap sama PNS bekerja selama lima hari, kata Sigit, perbedaan jam pulang kerja pada saat uji coba dibanding sesudah ditetapkan, yakni bertambah 30 menit dari sebelumnya sampai pukul 15.30 WIB menjadi 16.00 WIB.

“Masuk kerja tetap sama, yaitu pada pukul 07.30 WIB. Namun, setelah ditetapkan ada waktu istirahat dari pukul 12.00 WIB sampai 12.30 WIB sehingga jam kerja selesai pukul 16.00 WIB,” kata Sigit Widodo.

Sumber : ( http://www.harianjogja.com/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan ....

semoga bermanfaat.....

Read More

HIMBAUAN RESMI SEKRETARIS KEMENTERIAN PANRB TERKAIT PENDAFTARAN CPNS ONLINE 2016

Selamat sore bapak ibu semua. Informasi penting kali ini akan kami hadirkan terkait rumor jadwal pendaftaran dan seleksi CPNS 2016 yang beredar di medsos. Apakah informasi atau rumor tersebut benar adanya silahkan anda simak langsung ringkasan atau himbaun resmi dari  Sekretaris Kementerian  PANRB Dwi Wahyu Atmaji....

Jadwal  pendaftaran online serta seleksi CPNS 2016 akhir-akhir ini mulai menjadi perbincangan hangat di media sosial. Melihat fenomena tersebut, sekretaris kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PANRB) meminta masyarakat agar berhati-hati.

 

Menurut penjelasan resmi di situs kemenpan-RB (28/12/2015), hingga kini PANRB maupun badan kepegawaian negara (BKN) belum menyusul jadwal seleksi maupun jadwal penerimaan CPNS 2016.

Terkait beredarnya informasi tentang beredarnya pendaftaran online maupun seleksi CPNS 2016, sekretaris kementerian (Sekmen) PANRB Dwi Wahyu Atmaji meminta agar masyarakat bijaksana menyaring informasi tersebut dan berhati-hati.

"Kami menghimbau masyarakat untuk menyaring informasi mengkonfirmasi lebih lanjut kepada kami," tegasnya di Jakarta, Senin (28/12/2015).

"Saya tidak tahu apa motivasi orang yang memposting rumor itu di media sosial. Tapi saya kira mereka punya tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi. Bisa saja penipuan, atau bisa jadi black campaign terhadap reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah berjalan dengan baik," tambahnya.

Setiap informasi terkait seleksi CPNS juga akan diinformasikan secara resmi melalui website kemenpan-RB. Selain itu masyarakat juga bisa mengkonfirmasi berita terkait jadwal pendaftaran online dan seleksi CPNS 2016 lewat alamat email halomenpan@menpan.go.id

dikutip dari : hargatop.com

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan anda lebih berhati-hati lagi dalam mencerna informasi atau rumor yang beredar. Terima kasih, Wassalam.........

Read More

INFORMASI TERBARU : BOS FREEPORT, JAMES MOFFET AKHIRNYA MENGUNDURKAN DIRI

Assalamu'alaikum rekan-rekan semua. Berita pagi ini mengenai bos freeport yang mengundurkan diri. Silahkan disimak info selengkapnya dibawah ini..........

Co Founder Freeport McMoran James Moffet mundur sebagai pimpinan dan keluar dari jajaran dewan perusahaan beberapa bulan setelah penambang menambahkan dua direktur baru di bawah tekanan dari investor miliyader Carl Icahn. Moffet dan jajaran dewan telah mencapai kesepakatan atas keputusan itu.

"Setelah pertimbangan baik-baik, dewan memutuskan pergantian kursi kepemimpinan akan menjadi hal baik bagi perusahaan dan pemangku kebijakan," kata Juru Bicara perusahaan lewat surat elektronik. Senin kemarin saham Freeport sendiri jatuh lebih dari 9 persen ke US$ 6.86.

Dilansir dari Reuters.com, Moffet yang pensiun sebagai ketua tetap akan menjadi konsultan bagi jajaran dewan dan perusahaan dalam beroperasi di Indonesia. Sebab, Moffet memainkan peran penting dalam pengembangan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, Grasberg.

Icahn yang memiliki 8.8 persen Freeport pada 22 September lalu mengkritik pengeluaran penambang, struktur modal, dan kompensasi eksekutif di saat harga komoditas yang tengah melemah.

"Sejak Moffet menjadi ketua. Laju saham menurun drastis dari US$ 60 ke US$ 7, dan saat saham mencapai US$ 60, mereka memutuskan untuk melebarkan bisnisnya dari logam dan tambang menuju minyak. Hal itu merupakan keputusan yang buruk," kata Ivan Feinseth analis dari Tigress Financial Partners

Freeport masuk ke ranah bisnis minyak dan gas pada 2013 dengan mengakuisisi Plains Exploration and McMoRan Exploration senilai US$ 9 miliar. Hal tersebut dianggap mengejutkan sebab Moffet merupakan pemegang saham terbesar dan merupakan Direktur Utama.
Moffet sudah menjadi pimpinan Freeport dan juga sesepuh perusahaan sejak 1984. Ia juga merupakan pendiri McMoRan Oil&Gas Co di 1969 dan memimpin bergabungnya dengan Freeport Minerals Co di 1981. Kepergiannya datang beberapa bulan setelah Freeport merombak dengan tidak biasa struktur "jabatan ketua".

"Ketua" yang terdiri dari Moffett, Chief Executive Richard Adkerson and James Flores, Kepala Perusahaan bisnis minytak dan gas, dinilai menghambat peran kepemimpinan direktur Independen. Kemarin Freeport juga mengumumkan Gerald Ford yang telah memimpin direktur independen sejak 2013 menjadi pimppinan non eksekutif. Dengan tugas baru ini Moffet akan mendapatkan bayaran konsultasi tahunannya sebesar US$ 1.5 juta.

Sumber : tempo.co

Semoga informasinya bermanfaat !

Read More

BERITA TERBARU MULAI 2016, GAJI GURU DAN TENAGA HONORER SETARA UMP

Assalamu'alaikum.... Berikut informasi terbaru yang akan kami bagikan buat bapak dan ibu terkait gaji guru dan honorer yang setara dengan UMP. Silahkan dibaca informasi selengkapnya............!!!

Sebanyak 15.758 guru dan tenaga kependidikan honorer di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan honor senilai upah minimal provinsi (UMP) pada Januari 2016.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 235 Tahun 2015.

“Hal ini merupakan wujud pelaksanaan tujuh target operasional Dinas Pendidikan yang kedua, yakni meningkatkan pelayanan terhadap guru,” ujar Arie Budhiman kepada Warta Kota, Senin (28/12/2015).

Saat ini, kata Arie, para guru dan tenaga kependidikan honorer yang akan mendapatkan honor senilai UMP ini masih dalam proses verifikasi dan validasi.

Adapun dari total guru dan tenaga kependidikan honorer yang direncanakan mendapatkan honor honorer ini, 9.578 orang merupakan guru honorer dan 6.180 orang merupakan tenaga kependidikan honorer.

Arie menyebutkan, anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui APBD untuk membayar honor guru honorer sebesar Rp 398,4 Miliar per tahunnya.

Sedangkan untuk tenaga kependidikan sebesar Rp 247,1 Miliar per tahunnya.

Arie berharap, kenaikan honor menjadi UMP ini bisa mendorong motivasi para guru dan tenaga honorer untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Dalam hal ini adalah mengajar siswa-siswi dengan lebih baik. Lebih profesional dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sebagai guru,” harapnya.

Terutama, melihat cerminan nilai rata-rata uji kompetensi guru di DKI Jakarta yang masih di bawah angka 60.

“Itu belum optimal, semoga ini menjadi stimulus agar mereka mau meng-upgrade dirinya,” jelas Arie.

Ia juga berharap, dengan naiknya honor menjadi senilai UMP ini, para guru dan tenaga kependidikan honorer bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan hati.

“Semoga bisa memberikan dedikasi yang tinggi untuk masyarakat Jakarta,” ucapnya.

Terpenting, Arie menginginkan agar dengan naiknya honor guru dan tenaga kependidikan honorer ini bisa mengembangkan karakter guru menjadi lebih baik dan bisa dicontoh oleh siswanya. (Agustin Setyo Wardani)

Sumber : tribunnews.com 

Semoga bermanfaat !

Read More

INFORMASI TERBARU " 60.000 PEGAWAI TERANCAM TAK DAPAT GAJI"

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua....

mari simak informasi terbaru berikut ini....

Nasib sekitar 60.000 guru kontrak dan tenaga bantu yang selama ini digaji secara swadaya oleh pihak sekolah terancam tak dapat gaji. Hal itu terkait dengan alih kewenangan pengelolaan aset SMA/ SMK serta guru berstatus PNS dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi tahun 2016. Peralihan kewenangan tersebut memang dinilai tak ada kendala berarti. Namun jika tak ada solusi pembayaran gaji bisa jadi puluhan ribu pegawai yang sudah tahunan bekerja itu tak akan dipekerjakan lagi. Padahal mereka masih dibutuhkan. Menurut Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Windarto, 

banyak perekrutan tenaga bantu sekolah bernuansa kepentingan dan pengangkatan tidak sesuai aturan perekrutan pegawai. Misalnya, karena tetangga dekat si kepala sekolah butuh pekerjaan maka dijadikan tukang kebun atau ada kerabat guru senior dijadikan guru kontrak di sekolah setempat. Akhirnya, sistim kontraknya pun tidak jelas. Tidak ada standar gaji yang jelas dan sumbernya diambilkan dari swadaya sekolah dan komite. ”Untuk mengatasi persoalan ini pemprov harus mencari solusi agar proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak terganggu,” kata Yudi, Senin (28/12). 

Yudi mengakui peralihan kewenangan pengelolaan SMA/ SMK bertujuan baik. Yakni memberikan standardisasi yang sama di semua sekolah. Dasar peralihan kewenangan adalah PP Nomor 17 Tahun 2010 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pengelolaan SLB, SMA, dan SMK. Pengambil alihan pengelolaan SMA/ SMK oleh provinsi ditarget selesai paling lambat 2017. Bersikap Adil Asisten II Setda Provinsi Jateng Djoko Sutrisno yang hadir dalam seminar Hari Guru di Balairung Kampus UPGRIS beberapa waktu lalu mengatakan pemprov tengah fokus pada rencana pengalihan kewenangan yang akan dimulai awal Januari 2016.

 Pihaknya akan bersikap adil dalam pengelolaan pada semua sekolah yang menjadi kewenangan provinsi. Pembenahan juga mencakup infrastruktur di masing-masing sekolah. Sekolah yang memiliki luas lokasi berlebih akan diberi perhatian cukup terutama untuk pengembangan sarana-prasarana. ”Kami sedang menginventarisasi jumlah sekolah, guru, siswa, dan karyawan kependidikan. Secara utuh jumlah semua guru di Jateng mencapai 220.000, belum lainnya,”

Sumber : ( http://berita.suaramerdeka.com/ ) 

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan....

semoga bermanfaaat.......

Read More

HOREEEEEEE.....!!! GAJI PEGAWAI HONORER NAIK SESUAI UMK

Selamat malam rekan-rekan semua. Salam sukses untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan informasi gembira khususnya buat pegawai honorer karena gaji honorer naik sesuai UMK. Wah... selamat ya buat pegawai honorer.

Kabar gembira bagi ‎para pegawai honorer yang bekerja di kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Kabar gembira tentang kenaikan gaji bagi pegawai honorer tersebut, langsung di sampaikan oleh Bupati Rohul, Drs H Achmad MSi.

Ia menambahkan, kenaikan gaji bagi pegawai honorer ini didasarkan pada kesejahteran para pegawai yang harus disetarakan dengan upah minimum kabupaten (UMK) Rohul sekitar Rp2,1 Juta.‎

Bukan hanya itu saja, dengan dinaikkannya gaji para pegawai ‎honorer diharapkan bisa meningkatkan kinerja para pegawai. Sehingga pembangunan di Rohul akan berjalan dengan lancar.

"Ini adalah cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan para honorer kita. Makanya kita samakan dengan UMK kita. Kalau sudah naik kan kinerja akan semakin membaik," katanya (28/12).

Sumber : tribunnews.com

Semoga informasi kenaikan gaji honorer sesuai UMK bisa meningkatkan kinerja honorer menjadi lebih baik lagi. Demikian informasi yang dapat kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat !

Read More

INFORMASI TERHANGAT " GAJI HONORER DAN PEJAGA SEKOLAH TERBARU HINGGA 3,1 JUTA"

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua...

mari simak informasi terbaru berikut ini.....

‎Pemerintah DKI Jakarta memberi angin segar kepada ribuan pegawai  bagian tata usaha (TU), operator dan penjaga sekolah negeri di wilayahnya. Termasuk honorer kategori dua (K2).

Gubernur Ahok mengeluarkan Pergub DKI Jakarta soal peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di sekolah-sekolah negeri.

“Alhamdulillah Pak Gubernur akhirnya mengakomodir TU operator sekolah negeri dan penjaga sekolah. Mereka bisa ikut menikmati gaji UMP sama seperti kami guru honorer,” kata Nurbaiti, salah satu pengurus tenaga honorer DKI Jakarta kepada JPNN, Minggu (27/12/2015).

Dia menyebutkan, 11.049 honorer kategori dua (K2) DKI Jakarta mulai tahun depan akan menerima gaji setara UMP yaitu Rp 3,1 juta per bulan.‎ Ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Bab III Pasal 4.

“Dalam Bab II Pasal 4 ada kriteria penerima. Untuk penjabaran jabatan masing-masing profesi ada di Bab I Pasal 18 sampai 21,” terangnya.

Dengan peningkatan kesejahteraan ini, tidak adalagi kecemburuan di kalangan tenaga honorer K2 DKI Jakarta. Sebelumnya, beredar Rancangan Pergub tentang peningkatan kesejahteraan guru honorer tanpa menyebutkan operator sekolah, TU, dan penjaga sekolah. Ranpergub itu kemudian disempurnakan dengan menambahkan jabatan lainnya.

Sumber : ( http://pojoksatu.id/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan....

semoga bermanfaat.....

Read More

informasi terbaru " KURIKULUM NASIONAL DITERAPKAN , SISWA KEBINGUNGAN "

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua...

mari simak informasi terbaru berikut ini.....

Perubahan Kurikulum 2013 (K-13) menjadi Kurikulum Nasional (KN) pada tahun depan tentu berdampak dengan berubahnya buku bahan ajar untuk siswa.

Otomatis semua buku yang digunakan untuk K-13 akan direvisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Revisi buku untuk kurikulum baru yang diberi nama KN tersebut diminta transparan.

Kementerian yang dipimpin Anies Baswedan itu dituntut lebih aktif melibatkan publik, termasuk kalangan guru. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti tidak bisa berucap apa-apa ketika ada informasi bahwa buku hasil revisi bakal keluar akhir Januari tahun depan.

“Seharusnya sebelum benar-benar jadi, dummy-nya diberitahukan ke publik,” tuturnya kepada Radar Depok, Minggu (27/12/2015).

Ia mengatakan, paling tidak Kemendikbud melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) memampang rancangan awal revisi buku K-13 menjadi buku KN.

Dengan demikian, masyarakat, khususnya para guru, bisa memberikan masukan. Dia menyayangkan jika nanti Kemendikbud tiba-tiba mengumumkan bahwa buku itu sudah jadi tanpa ada komunikasi dengan publik.

Menurut perempuan yang mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) tersebut, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal terbit buku KN versi baru.

Retno mengungkapkan, selama semester ganjil tahun pelajaran 2015-2016, dirinya mengajar dengan menggunakan buku K-13 yang diterbitkan saat Mendikbud dijabat Mohammad Nuh.

“Begitu pula untuk semester genap (dimulai Januari 2016, Red), belum ada pengumuman bakal ada buku Kurikulum Nasional versi baru. Kami minta secepatnya ada kepastian, jangan buat kami bingung dan was-was. Ini persoalan yang sangat serius,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, buku K-13 terbitan lawas itu memang memiliki banyak sekali kekurangan.

“Saya yang mengajar 26 jam pelajaran per pekan merasakannya sendiri.” Kekurangan buku K-13 yang dipakai mengajar saat ini antara lain adalah ketidaksesuaian antara materi yang ada di buku dan panduan mengajar di silabus.

Akibatnya, guru mengalami kesulitan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Misalnya, di silabus urutannya pekan ini adalah mengajar topik A. Ternyata, di buku pegangan siswa, topik A itu ada di bagian akhir.

“Nah, harus dicari solusinya. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Siswa-Guru bingung,” tambah dia.

Retno mendesak Kemendikbud mengutamakan pembenahan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) dalam agenda revisi buku K-13. Dia menjelaskan bahwa KI-1 (sikap spiritualitas) dan KI-2 (sikap sosial) hanya diberlakukan di mata pelajaran pendidikan agama dan PPKn. Tidak perlu dipaksa masuk ke mata pelajaran lain.

Retno mengaku pernah menyampaikan masukan itu ketika masih kerap diajak diskusi dalam forum evaluasi K-13 oleh Kemendikbud. Dia mencatat pernah diajak sekitar empat kali dalam forum evaluasi K-13. Setelah itu dia tidak pernah dilibatkan lagi. Retno berharap masukannya bisa diakomodasi pemerintah.

Terpisah, Pakar Pendidikan, Doni Koesoema menjelaskan bahwa pemerintah memang menghapus KI-1 dan KI-2 dalam mata pelajaran selain pendidikan agama dan PPKn. Karena itu, dalam mata pelajaran di luar agama dan PPKn tersebut, siswa berfokus pada kompetensi keilmuannya.

“Perkara guru menyisipkan pesan-pesan spiritual dan sosial menjadi hak inisiatif tiap-tiap guru,” jelas dia ketika dikonfirmasi awak Radar Depok.

Untuk itu, kata Doni, arahnya nanti Kemendikbud akan membuat kurikulum yang beragam. Mulai KN sampai kurikulum level daerah hingga tingkat sekolah.

“Saya terus mengikuti diskusi evaluasi K-13. Beberapa hari lalu juga ada pertemuan evaluasi,” ujar dia.

Hanya, lanjut Doni, agenda evaluasi yang diikutinya tidak bersinggungan dengan teknis penerbitan buku baru.

Sumber : ( http://jabar.pojoksatu.id/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya berikan....

semoga bermanfaat.....

Read More

INFORMASI TERBARU " BUKU K13 UNTUK SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016 HARGA SELANGIT "

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat siang dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh indonesia.....

mari siamak informasi terbaru berikut ini.....

Pakar pendidikan yang kerap diajak Kemendikbud untuk mengevaluasi Kurikulum 203 (K13) Doni Koesoema mengatakan, pemerintah memang menghapus Kompetensi Inti (KI) 1 dan KI 2 dalam mata pelajaran selain pendidikan agama dan PPKn.

Sehingga dalam mata pelajaran di luar agama dan PPKn itu, siswa fokus pada kompetensi keilmuannya. Perkara guru menyisipkan pesan-pesan spiritual dan sosial, itu menjadi hak inisiatif masing-masing guru.

Untuk itu Doni mengatakan arahnya nanti Kemendikbud akan membuat kurikulum yang beragam. Mulai dari Kurikulum Nasional, sampai kurikulum level daerah sampai tingkat sekolah. ’’Saya terus mengikuti diskusi evaluasi K13. Beberapa hari lalu juga ada pertemuan evaluasi,’’ katanya.

Hanya saja Doni mengatakan agenda evaluasi yang dia ikuti tidak bersinggungan dengan teknis penerbitan buku baru.

Kepala Puskurbuk Kemendikbud Tjipto Sumardi tidak bersedia berkomentar tentang perkembangan teknis revisi buku K13. Dia mengatakan urusan revisi buku itu, akan disampaikan langsung oleh Mendikbud Anies Baswedan pekan depan.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, skema teknis pengadaan buku K13 untuk tahun pelajaran 2016/2017 sudah dibahas di internal Kemendikbud. ’’Uangnya nanti menggunakan dana BOS,’’ katanya kemarin.

Hamid tidak bersedia berkomentar tentang isi buku tersebut. Dia menuturkan teknis pengadaan buku itu nantinya akan diatur lebih rinci dalam peraturan menteri. Termasuk tentang mekanisme pengadaannya, apakah akan dilelang oleh Kemendikbud atau pemerintah daerah selaku pemegang dana BOS.

Khusus untuk buku-buku K13 yang akan digunakan siswa pada semester genap (Januari 2016), Hamid mengatakan sudah selesai tendernya. Dia berharap buku-buku ini sudah bisa digunakan siswa tepat waktu.

Di dalam dokumen lelang Kemendikbud, buku K13 untuk semester genap tahun pelajaran 2015/2016 terdiri dalam beberapa paket. Untuk jenjang SMA dan SMK buku K13 semester genap terdiri dari lima paket, dengan harga tiap paket berkisar Rp 4 miliar.

Sementara untuk jenjang SD pengadaan buku untuk semester genap ada 14 paket. Nilai kontraknya sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar untuk setiap paketnya.

Sumber : ( http://www.jpnn.com/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan....

semoga bermanfaat......

Read More

SEBAGIAN GURU SERTIFIKASI BELUM MENERIMA TUNJANGAN

Selamat siang bapak dan ibu guru.... Kabar hari ini terkait guru swasta yang sudah sertifikasi belum menerima tunjangan. Untuk lebih jelasnya silahkan bapak dan ibu baca info selengkapnya dibawah ini.....

  

Guru swasta bersertifikasi di bawah Kementerian Agama mengeluh karena belum menerima tunjangan, sebagaimana biasanya setiap enam bulan sekali selalu mendapat tunjangan tersebut. Padahal tunjangan itu sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan hidup.

“Sampai detik ini belum semua tunjangan sertifikasi diberikan, padahal itu sangat berarti bagi kami. Untuk memenuhi kebutuhan selama enam bulan terakhir bahkan beberapa guru terpaksa harus berhutang,”ujar Wakil Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Temanggung, Siyamin, Minggu (27/12).

Menurut dia, tunjangan sertifikasi bagi guru swasta itu biasanya diberikan dua kali setahun, yakni bulan Juni dan awal Desember. Akan tetapi hingga saat ini tunjangan sertifikasi yang kedua baru diberikan dua bulan saja.

Dikatakan, sebelumnya tunjangan sertifikasi selama enam bulan langsung diberikan sekali tempo, tapi untuk tahap kedua ditahun 2015 dicicil atau baru diberikan dua bulan saja. Lalu unttuk tunjangan yang empat bulan belum diberikan.

PGSI pun kerap menerima keluhan dari anggotanya. Pasalnya, sebagian besar guru swasta bersertifikasi hanya mengandalkan tunjangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab honor dari yayasan tempat guru mengajar dirasa masih kurang.

“Dalam sebulan besaran tunjangan sertifikasi yang diterima kurang lebih Rp 1,5 juta, itu menjadi andalan para guru. Saat ini mayoritas guru dilanda kecemasan, apakah tunjangan akan cair atau tidak sebab tutup tahun 2015 hanya menunggu hitungan hari saja,”katanya.

Sumber : suaramerdeka.com

Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat bapak dan ibu guru. Wassalam.....

Read More

INFORMASI TERBARU " Guru dan Murid Pacaran, Pantaskah di Kota Pelajar?

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua....

mari simak informasi menarik berikut ini....

Banyak kisah asmara guru dan murid pacaran di kota berpredikat pelajar seperti Jogja. Seperti kata Iwan Fals, bahwa cinta itu soal hati, pun dengan Shinta Purnamasari. Mahasiswa semester awal Universitas swasta terkemuka di Jogja ini pernah berpacaran dengan gurunya sendiri saat duduk di kelas tiga SMA.

“Dia guru baru, masih muda sih. Sering kita-kita gangguin pas lagi ngajar pake BBM. Pas ada apa gitu saya nanya PR ke dia lau keterusan BBM-an sampai malam mingguan bareng. Keterusan aja sampai kemarin mau lulus. Enggak ada yang tahu temen-temen kelas atau guru,” kenangnya saat ditemui di sebuah kafe bilangan Karang Malang.

Pengalaman yang sama dikisahkan Dharani Aguspuspita, mahasiswa tingkat akhir sebuah universitas negeri di Jogja. Ran, panggilan sayangnya, mengenang waktu dia pacaran sama guru Kimia di sekolahnya dulu.

“Jahatnya sih saya mau saja jadi selingkuhan. Kan dia sudah beristri tapi beda daerah. Cuma enggak yang begitu-begitu (seranjang). Saya dari dulu emang suka cowok yang dewasa gitu, dan sosok itu ada di beliau,” ceritanya.

Kisah Shinta dan Ran jadi asumsi bahwa status guru dan murid lebih manusiawi daripada sekadar membahas pelajaran di sekolah atau ketika seragam melekat.Pro dan kontra datang dari berbagai pihak, khususnya dari pelajar sendiri. Muhammad Badhar, pelajar salah satu SMA berbasis Islam di Jogja tegas mewanti-wanti bahwa berpacaran dengan guru itu aneh.

“Enggak wajar lah. Umur kita sama guru itu beda jauh, enggak cocok. Enggak pantas lah kalau ada guru nembak murid atau murid ngirim message cinta-cintaan ke guru. Apalagi di Jogja yang punya sebutan Kota Pelajar,” ujarnya.

Valerina Isabela Kikalessy, pelajar sebuah SMU swasta di Jogja juga berpendapat yang sama. “Ngapain sama guru, kayak enggak ada yang lebih ganteng atau asik aja. Aneh sih kalau liat ada temen yang jalan sama orang tua yang bukan Bapaknya atau keluarganya,” katanya.

Sumber : ( http://beritajogja.id/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan....

semoga bermanfaat......

Read More

BERITA TERBARU "RIBUAN GURU SMA AKAN SEGERA BERSTATUS PEGAWAI PROVINSI"

Selamat sore bapak dan ibu guru. Kabar terbaru buat anda semua, buat guru-guru SMA akan segera berstatus pegawai provinsi. Silahkan bapak dan ibu simak informasi selengkapnya dibawah ini.....

Tak lama lagi, guru-guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajatnya bakal beralih status dari kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Hal tersebut sebagai dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dinas Pendidikan Provinsi KalimantanUtara (Kaltara) sendiri sudah membentuk tim pengalihan guru dari kabupaten ke provinsi. Bahkan data-data guru yang akan dialihkan ke provinsi sejatinya sudah dikantongi Diknas Provinsi Provinsi Kaltara.

“Kami dapat data dari PDSPK (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan). Namun demikian, kami akan melakukan rekonsilisasi kembali dengan kabupaten/kota untuk memastikan validasi jumlah tersebut,” kata Eko Harjianto, Sekretaris Dinas Pendidikan Kaltara, saat ditemui tribunkaltim.co.

Jumlah guru SMA/SMK yang bakal dialihkan ke provinsi mencapai 1.644 guru, terbagi atas 1.001 guru SMA dan 643 guru SMK.

Dijelaskan Eko, proses validasi jumlah guru yang akan dialihkan dari kabupaten ke provinsi akan dilakukan di awal Januari tahun 2016.

“Kalau sudah selesai, akan kita lakukan serah terima guru. Paling lambat bulan Maret 2016 sudah berstatus sebagai pegawai provinsi,” beber Eko.

Sumber : tribunnews.com

Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat buat bapak dan ibu guru. Salam pendidikan dan salam sukses selalu buat anda semua.

Read More

INFORMASI TER UPDATE “RESMI MENGUMUMKAN PERGANTIAN KURIKULUM DARI K13 MENJADI KURIKULUM NASIONAL. NAMUN, PEMERINTAH TETAP MENGGUNAKAN NAMA K13”

Asalamu'alaikum. wr.wb. selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh indonesia....

‎Menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan resmi mengubah kurikulum pendidikan, dari Kurikulum 13 (K13) menjadi Kurikulum Nasional. Namun, perubahan kurikulum yang terlalu cepat ini diharapkan tidak ada kepentingan politik.

Demikian disampaikan pengamat pendidikan bidang Tarbiyah Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Ali Maksum. Menurutnya, perubahan kurikulum sangat wajar. Namun, jika perubahannya sangat cepat patut dipertanyakan.

“Kita semua tahu kalau negara lain juga melakukan perubahan. Tetapi saya harap ini tidak ada kepentingan politik. Dari kurikulum KTSP ke K13 sudah menjadi polemik. Sekarang sudah muncul Kurikulum Nasional,” kata dia, dihubungi, Sabtu (26/12).

Fakta sebenarnya, kata Ali Maksum, perubahan menjadi Kurikulum Nasional hanya sebagai bentuk tambal sulam dari kekurangan Kurikulum 13.

Sebuah kurikulum yang belum tuntas penerapannya, kata dia, dalam perjalanan waktu menjadi hal yang membingungkan. “Yang bingung tidak hanya guru. Tetapi juga wali murid juga,” kata dia.

Buku Kilas Setahun Kinerja Kemendikbud (November 2014 – November 2015) resmi mengumumkan pergantian kurikulum dari K13 menjadi Kurikulum Nasional. Namun, pemerintah tetap menggunakan nama K13 agar tak ada kesan pemerintah membuat kurikulum baru.

“Kurikulum Nasional merupakan hasil dari revisi Kurikulum 2013,” kata Mendikbud, Anies Baswedan. Anies berencana membeberkan Kurikulum Nasional ini pada Selasa, 29 Desember.

Sumber : ( http://waspada.co.id/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan.....

semoga bermanfaat.....

Read More

CATATAN AKHIR TAHUN JOKOWI - JK TUAI KONTROVERSI

Berikut catatan akhir tahun pemerintahan Jokowi - JK yang menjadi berita pilihan kali ini, silahkan anda simak !

Catatan akhir tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah berupa penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar subsidi seiring dengan turunnya harga minyak dunia.

 

Namun, untuk penurunan BBM kali ini ada yang berbeda. Pasalnya, harga premium yang seharusnya 

dijual Rp6.950 per liter, tapi karena ada pungutan dana ketahanan energi Rp200 per liter untuk premium, maka harganya menjadi Rp7.150 per liter. Begitu pun dengan harga solar subsidi yang seharusnya dijual dengan harga Rp5.950 per liter kemudian ditambah dengan dana ketahanan energi Rp300 per liter untuk solar, jadi harganya Rp5.950 per liter.

Menurut Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, penurunan harga BBM kali ini seharusnya dievaluasi kembali. Sebab, meski telah diturunkan harga, premium dan solar saat ini masih terbilang mahal di tengah harga miyak dunia yang sempat menyentuh di bawah US$40 per barel.

"Menurut saya seharusnya harga BBM jenis premium bisa di bawah Rp6.950 per liter, begitu pun dengan harga solar," ujar Airlangga ketika dihubungi merahputih.com, di Jakrta, Jumat (25/12).

Sementara, terkait pungutan dana ketahanan energi yang dipungut pemerintah dari penjualan harga baru BBM jenis premium dan solar, ia tidak mempermasalahkannya.

"Sebab itu tercantum di dalam Undang-Undang Ketahanan Energi," sambung Airlangga.

Berbeda pendapat dengan Airlangga, justru pengamat energi Marwan Batubara justru mempertanyakan dana ketahanan energi tersebut.

Marwan menggambarkan, kebutuhan premium diambang normal mencapai 75.000 kilo liter (kl) per hari atau setara dengan 75.000.000 liter per hari maka jika dikalikan dengan dana ketahanan energi Rp200 per liter dari penjualan premium, maka akan ada Rp15 miliar dana yang terkumpul.

Begitu pun dengan solar. Kebutuhan solar per hari diambang normal mencapai 35.000 kilo liter per hari atau setara dengan 35.000.000 liter per hari maka jika dikalikan dengan dana ketahanan energi Rp300 per liter dari penjualan solar bersubsidi, maka sebesar Rp10,5 miliar dana yang terkumpul.

"Nah ini yang perlu diperjelas, pungutan dana ketahanan energi ini harus ada aturan mainnya, di mana dana tersebut disimpan, peruntukannya untuk apa, bagaimana tata kelolannya, siapa yang menjalankannya. Itu harus disiapkan terlebih dahulu," kata Marwan dihubungi merahputih.com.

Sebab, lanjut Marwan, jika tidak ada dasar hukum yang kuat, program tersebut bisa berpotensi terjadinya KKN.

Hal serupa pun diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean. Menurut Ferdinand, seharusnya dana ketahanan energi ini dibebankan kepada kontraktor-kontraktor bukan kepada masyarakat.

"Kalau seperti ini, jatuhnya malah masyarakat yang mensubsidi pemerintah," tandas Ferdinand, Rabu (24/12).

Sebelum ditetapkannya harga BBM jenIs premium dan solar, tepatnya tiga hari lalu (22/12), saat menggelar konferensi pers di Ditjen Kelistrikan, Menteri ESDM Sudirman Said sempat bimbang memutuskan harga BBM.

"Jadi pilihannya, betul-betul dipepetkan ke harga keekonomian atau kita mulai menjalankan amanah Undang-Undang Energi. Di mana kita akan memulai memupuk dana ketahanan energi yang dulu sering dibicarakan," ujar Sudirman.

Menurut Sudirman, ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penggerusan dana ketahanan energi fosil. Di mana dana tersebut nantinya digunkan untuk membangun sesuatu yang sustainable untuk masyarakat.

Sumber : merahputih.com

Demikian informasi dari dunia politik, akhir kata kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan semoga informasinya bermanfaat.

Read More

KABAR GEMBIRA !!! PEMERINTAH BUKA LAGI TES CPNS TENAGA HONORER K2

Berita gembira, pemerintah membuka lagi tes cpns untuk tenaga honorer K2, silahkan bapak ibu baca informasi selengkapnya dibawah ini yang sudah kami sajikan untuk anda semua.....

Pemerintah pusat kembali memberikan kesempatan kepada sekitar 200 lebih tenaga honorer K2 di Kota Cirebon yang belum terseleksi sebagai calon pegawai negeri  sipil (PNS) untuk mengikuti tes seleksi PNS yang akan dilaksanakan sekitar dua bulan mendatang secara serentak di seluruh Indonesia.

 

Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, saat memberikan arahan kepada para kepala SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Cirebon di Balai Kota Cirebon, Senin (23/2).

Yuddy mengatakan, seharusnya jika menurut peraturan pemerintah nomor 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2012, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi tenaga honorer K2 untuk mengikuti tes seleksi CPNS.

Kendati demikian, disampaikan Yuddy, karena ada beberapa pertimbangan dari aspirasi masyarakat maupun kepala daerah se-Indonesia maka pemerintah memberikan kesempatan sekali lagi.

Yuddy mengatakan, tidak bisa seseorang menjadi aparatur sipil negara tanpa melalui tes seleksi.

“Semuanya harus sesuai dengan aturan, apalagi sekarang sudah ada undang-undang nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara," kata Yuddy.

Yuddy mengatakan tes seleksi PNS akan diadakan di setiap provinsi dan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

 "Pemerintah pusat saat ini sedang mengoptimalkan pemberdayaan aparatur negara. Tujuannya, mencetak tanaga pegawai yang profesional," katanya.

Di tempat yang sama, Sekda Kota Cirebon, Asep Dedi, mengatakan hingga saat ini di lingkungan Pemkot Cirebon masih ada 210 pegawai honorer K2. Mereka adalah yang tidak lulus tes CPNS 2014 lalu.

Sumber : (fajarnews.com)

Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat !

Read More

informasi terbaru " SEGELINTIR PIHAK YANG MENGETAHUI REVISI K13 "

Asalamu'alaikum wr.wb. salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh indonesia....

mari simak informasi terbaru berikut ini.....

Sekjen Federasi Serikat Guru Republik Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyambut positif revisi Kurikulum 203 (K1)3 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)-nya.

Sebab dalam praktiknya di lapangan, banyak guru yang kesulitan menerapkan KI dan KD versi K13 warisan Mendikbud Mohammad Nuh.

"Contohnya guru dituntut menyisipkan materi atau kandungan ketuhanan atau sosial dalam pelajaran mata pelajaran fisika atau matematika, itu membutuhkan upaya ekstra lagi," katanya.

Pemerhati pendidikan Doni Koesoema berharap Kemendikbud lebih terbuka dengan keterlibatan publik selama masa revisi K13 berlangsung.

"Sampai sekarang saya dan masyarakat pada umumnya belum tahu detai evaluasi K13 itu wujudnya nanti seperti apa," katanya.

Dia khawatir jika masyarakat nanti tahunya hanya di bagian akhir alias pengumuman matangnya, respon penolakan seperti era K13 kembali terulang.

Dosen evaluasi pendidikan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Jakarta Elin Driana mengatakan, Kemendikbud harus total dalam menyuguhkan kurikulum hasil revisi K13.

Dia menuturkan landasan paling vital dalam membuat kurikulum adalah landasan hukumnya.

"Mulai dari UU Sisdiknas, peraturan pemerintah, sampai peraturan menteri harus sinkron," katanya.

Supaya saat diimpementasikan nanti, sudah tidak ada celah keraguan di internal Kemendikbud hingga para guru yang menjadi ujung tombaknya.

Sumber : ( http://www.jpnn.com/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan....

semoga bermanfaat....

Read More