Assalamu'alaikum..... Bapak dan ibu silahkan anda baca informasi penting dibawah ini terkait Presiden Jokowi presiden pertama yang peduli terhadap freeport, silahkan disimak.....
Pt Freeport indonesia adalha perusahaan tambang emas terbesar yang ada di dunia,perusahaan ini dikuasai oleh pihak asing sejak taahun 1967 dan memiliki kontrak karya hingga tahun 2021 nanti.
Namun mengambil alih Freeport Indonesia bukanlah hal yang mudah,karna kontrak sebelumnya pada pemerintahan Soeharta sangat memberatkan pemerintah mengambil alih tambang ini.
Walau menjadi penyumbang pajak terbesar bagi negara,namun banyak pihak yang berpendapat bahwa pajak yang dibayarkan mungkin tidak sesuai dengan yang dihasilkan PT Freeport.
"Saya yakin, pajak yang dibayarkan Freeport ke Pemerintah Indonesia tidak ekuivalen dengan laporan keuangan perusahaan itu di Bursa New York," kata Yan Hiksas Beberapa waktu yang lalu.
Namun bukan hal yang tidak mungkin Perusahaan tambang emas ini diambil alih pemerintah indonesia,contohnya saja perusahaan Jepang yang beroperasi di Asahan.
"Buktinya, kita sukses take over 100% saham Asahan dari investor Jepang. Apalagi teknologi penambangan emas itu relatif sederhana," ujarnya.
Presiden Jokowi tentu tidak tinggal diam melihat perusahaan ini mengeruk keuntungan berlipat ganda dari tanah papua,Jokowi pun mengusulkan beberapa kesepakatan baru yang harus meguntungkan pihak Indonesia.
Presiden Jokowi akhirnya bertemu dengagn Direktur Freeport Indonesia untuk menyepakati sebuah perjanjian.Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Bos Freeport sebagai berikut:
1. Pemerintah berkepentingan untuk membangun iklim investasi yang sehat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi;
2. Pemerintah ingin agar keberadaan PT Freeport Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pembangunan kawasan Papua, karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2015;
3. Dalam menjalankan operasinya, PT Freeport Indonesia harus semakin meningkatkan porsi penggunaan kapasitas dalam negeri, baik dalam penggunaan barang dan jasa, maupun pemanfaatan tenaga kerja;
4. Hilirisasi harus dilanjutkan, pembangunan smelter baik melalui skema ekspansi di Jawa Timur, maupun pembangunan yang baru di Papua tidak boleh tertunda;
5. Pembangunan PLTA Urumuka, Kabupaten Mimika harus segera direalisasikan agar masyarakat Papua dapat segera memperoleh manfaatnya.
Bagaimana tanggapan Moffet dan Maroef(freeport) setelah mendapat arahan Presiden Jokowi?
Moffett menyatakan kesiapannya untuk mentaati seluruh arahan Presiden.
“Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun, PTFI menghormati kedaulatan hukum Republik Indonesia. Dan Kami siap melaksanakan semua aturan yang ada," tutur Moffett.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Saat itu, Sudirman mengatakan, arahan Presiden merupakan sinyal bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan operasi PT Freeport Indonesia pasca-2021.
“Sinyalnya sudah jelas bahwa Pemerintah beritikad menjaga kelangsungan operasi PT Freeport Indonesia di Timika, dengan penekanan agar keberadaan mereka (PTFI) harus dapat memberi manfaat maksimal bagi pembangunan kawasan Papua dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Hanya saja, kita harus mencari momentum yang tepat dan mencari solusi hukum agar Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tidak dilanggar," tegas Menteri ESDM.
Walau menjadi penyumbang pajak terbesar bagi negara,namun banyak pihak yang berpendapat bahwa pajak yang dibayarkan mungkin tidak sesuai dengan yang dihasilkan PT Freeport.
"Saya yakin, pajak yang dibayarkan Freeport ke Pemerintah Indonesia tidak ekuivalen dengan laporan keuangan perusahaan itu di Bursa New York," kata Yan Hiksas Beberapa waktu yang lalu.
Namun bukan hal yang tidak mungkin Perusahaan tambang emas ini diambil alih pemerintah indonesia,contohnya saja perusahaan Jepang yang beroperasi di Asahan.
"Buktinya, kita sukses take over 100% saham Asahan dari investor Jepang. Apalagi teknologi penambangan emas itu relatif sederhana," ujarnya.
Presiden Jokowi tentu tidak tinggal diam melihat perusahaan ini mengeruk keuntungan berlipat ganda dari tanah papua,Jokowi pun mengusulkan beberapa kesepakatan baru yang harus meguntungkan pihak Indonesia.
Presiden Jokowi akhirnya bertemu dengagn Direktur Freeport Indonesia untuk menyepakati sebuah perjanjian.Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Bos Freeport sebagai berikut:
1. Pemerintah berkepentingan untuk membangun iklim investasi yang sehat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi;
2. Pemerintah ingin agar keberadaan PT Freeport Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pembangunan kawasan Papua, karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2015;
3. Dalam menjalankan operasinya, PT Freeport Indonesia harus semakin meningkatkan porsi penggunaan kapasitas dalam negeri, baik dalam penggunaan barang dan jasa, maupun pemanfaatan tenaga kerja;
4. Hilirisasi harus dilanjutkan, pembangunan smelter baik melalui skema ekspansi di Jawa Timur, maupun pembangunan yang baru di Papua tidak boleh tertunda;
5. Pembangunan PLTA Urumuka, Kabupaten Mimika harus segera direalisasikan agar masyarakat Papua dapat segera memperoleh manfaatnya.
Bagaimana tanggapan Moffet dan Maroef(freeport) setelah mendapat arahan Presiden Jokowi?
Moffett menyatakan kesiapannya untuk mentaati seluruh arahan Presiden.
“Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun, PTFI menghormati kedaulatan hukum Republik Indonesia. Dan Kami siap melaksanakan semua aturan yang ada," tutur Moffett.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Saat itu, Sudirman mengatakan, arahan Presiden merupakan sinyal bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan operasi PT Freeport Indonesia pasca-2021.
“Sinyalnya sudah jelas bahwa Pemerintah beritikad menjaga kelangsungan operasi PT Freeport Indonesia di Timika, dengan penekanan agar keberadaan mereka (PTFI) harus dapat memberi manfaat maksimal bagi pembangunan kawasan Papua dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Hanya saja, kita harus mencari momentum yang tepat dan mencari solusi hukum agar Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tidak dilanggar," tegas Menteri ESDM.
sumber : www.hatree.co
Semoga bermanfaat. Wassalam......
0 komentar:
Posting Komentar