Kabar hari ini terkait kebijakan pemerintah tak angkat guru honorer padahal Indonesia krisis guru. Simak info selengkpanya dibawah ini.......
Hari Guru Nasional (HGN) sebentar lagi dijelang. Perayaan yang jatuh pada 25 November itu juga bertepatan dengan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang tahun ini berusia 70 tahun.
Ketua Umum PGRI Sulistiyo menyikapi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, yang saat ini dibutuhkan guru adalah kebijakan yang berpihak kepada guru, seperti kebijakan yang mampu meningkatkan profesionalitas, kesejahteraan, dan perlindungan kepada guru.
Dilanjutkannya, saat ini persoalan yang urgensi adalah terkait jumlah guru. ”Kebijakan yang berpihak kepada guru saat ini yang dibutuhkan diantaranya, pengangkatan guru untuk mengatasi kekurangan guru, terutama untuk SD. Kekurangan ini terjadi hampir di semua daerah dan semua kabupaten dan kota,” ulasnya di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, kekurangan guru SD mencapai 500 ribu orang. Dia memberi contoh, rata-rata kabupaten/kota kekurangan lebih dari 1.000 guru.
”Misalnya, di Banjarnegara ada kekurangan 1.830 guru, Purbalingga 1.114 guru, dan Gerobokan 2.900 guru. Itu belum termasuk daerah-daerah lainnya,” ulasnya.
Maka itu, dia merasa aneh saat pemerintah memilih untuk tidak mengangkat guru honorer.
”Realitasnya, banyak guru yang mengajar di dua kelas dan dibantu guru honorer. Pemerintah punya mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan guru baik kualitas maupun kuantitasnya,” harapnya.(sic/JPG)
Dilanjutkannya, saat ini persoalan yang urgensi adalah terkait jumlah guru. ”Kebijakan yang berpihak kepada guru saat ini yang dibutuhkan diantaranya, pengangkatan guru untuk mengatasi kekurangan guru, terutama untuk SD. Kekurangan ini terjadi hampir di semua daerah dan semua kabupaten dan kota,” ulasnya di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, kekurangan guru SD mencapai 500 ribu orang. Dia memberi contoh, rata-rata kabupaten/kota kekurangan lebih dari 1.000 guru.
”Misalnya, di Banjarnegara ada kekurangan 1.830 guru, Purbalingga 1.114 guru, dan Gerobokan 2.900 guru. Itu belum termasuk daerah-daerah lainnya,” ulasnya.
Maka itu, dia merasa aneh saat pemerintah memilih untuk tidak mengangkat guru honorer.
”Realitasnya, banyak guru yang mengajar di dua kelas dan dibantu guru honorer. Pemerintah punya mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan guru baik kualitas maupun kuantitasnya,” harapnya.(sic/JPG)
sumber : www.jawapos.com
Semoga bermanfaat.....
0 komentar:
Posting Komentar