Menurut Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud, Sumarna Surapranata, ke depan Pemerintah Daerah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan jika hendak mengangkat guru.
Guru tidak boleh diangkat jika jenjang pendidikannya di bawah S-1 atau D-4. Selain itu, guru yang diangkat harus sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Guru sebagai ujung tombak pendidikan, tata kelolanya harus mempertimbangkan supply dan demand.
Sumarna juga meminta Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai institusi yang bertanggung jawab melahirkan para calon pendidik harus memerhatikan hal itu. “LPTK tidak boleh memproduksi calon guru yang tidak potensial dan bagus,” kata Sumarna.
Kebutuhan guru saat didasarkan pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, melalui Dapodik dapat diketahui potret kebutuhan guru di suatu daerah. Melalui Dapodik, dapat dilihat kelebihan dan kekurangan guru secara detail.
Dalam diskusi tentang Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kemendikbud (16/04/15) itu, juga dihadiri Unifah Rosyidi, Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
Menurut Unifah, yang mesti diperhatikan dalam penyiapan guru adalah tata kelola dan good governance. Pemetaan peran dan kompetensi guru merupakan program prioritas yang harus dilakukan. Dengan hadirnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, peningkatan kompetensi guru diperhatikan.
Guru tidak boleh diangkat jika jenjang pendidikannya di bawah S-1 atau D-4. Selain itu, guru yang diangkat harus sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Guru sebagai ujung tombak pendidikan, tata kelolanya harus mempertimbangkan supply dan demand.
 |
| Guru tidak boleh diangkat jika jenjang pendidikannya di bawah S-1. Guru yang diangkat harus sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). |
Sumarna juga meminta Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai institusi yang bertanggung jawab melahirkan para calon pendidik harus memerhatikan hal itu. “LPTK tidak boleh memproduksi calon guru yang tidak potensial dan bagus,” kata Sumarna.
Kebutuhan guru saat didasarkan pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, melalui Dapodik dapat diketahui potret kebutuhan guru di suatu daerah. Melalui Dapodik, dapat dilihat kelebihan dan kekurangan guru secara detail.
Dalam diskusi tentang Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kemendikbud (16/04/15) itu, juga dihadiri Unifah Rosyidi, Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
Menurut Unifah, yang mesti diperhatikan dalam penyiapan guru adalah tata kelola dan good governance. Pemetaan peran dan kompetensi guru merupakan program prioritas yang harus dilakukan. Dengan hadirnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, peningkatan kompetensi guru diperhatikan.
0 komentar:
Posting Komentar